Tuesday, 17 October 2017

Latihan Berbuntut Cabul Itu Anggarannya Lebih Dari Rp. 600 Juta

Thursday, 02 March 2017 15:45
Rate this item
(3 votes)
Sebagian Anggaran Satpol PP Kota Semarang Sebagian Anggaran Satpol PP Kota Semarang
BodjongPolitan, Semarang - Dalam APBD Kota Semarang tahun 2017, anggaran yang dipakai untuk latihan kesamaptaan tersebut mencapai Rp. 676 juta lebih. Angka Rp. 676 juta lebih itu dibagi dalam beberapa kegiatan, termasuk program kesamaptaan yang akhirnya malah membuat tujuh anggota Satpol PP berbuat cabul dengan menggerayangi payudara dan alat vital peserta perempuan.
 
Danur Rispriyanto legislator DPRD Kota Semarang asal Fraksi Demokrat menyebutkan, bahwa tindakan yang dilakukan tujuh pegawai Satpol PP itu sangat tidak sesuai dengan peruntukan anggaran. Apalagi output yang dihasilkan bukanlah pegawai yang tangguh, namun pegawai cabul.
 
"Nama programnya saja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Seharusnya hasilnya aparatur yang baik. Lha dengan tindakan asusila seperti itu, kemampuan apa yang meningkat terkait dengan tugas Satpol PP," kata Danur kepada BodjongPolitan, Kamis (2/3/2017).
 
Anggaran  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tersebut sebagian besar dihabiskan untuk program Pembinaan Fisik Pegawai, yang salah satunya adalah Latihan Kesamaptaan. Dalam satu tahun anggaran, program pembinaan fisik ini memakan biaya hingga Rp. 250 juta.
 
"Kasus ini harus diusut tuntas. Ini sudah berulangkali terjadi, pegawai Satpol PP melanggar norma masyarakat dan hukum. Pembinaan seperti apa yang dilakukan, perlu dipertanyakan," kata Danur.
 
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono ikut berbicara. Menurutnya, tugas penegakan perda, sebenarnya lebih mengedepankan sikap yang humanis. Latihan fisik yang menyerupai tentara, sejatinya sudah menunjukkan bahwa Satpol PP memang hendak dibawa seperti tentara. 
 
"Tentara saja sekarang sangat humanis. Ini sipil malah perspektifnya beda. Mindset bos-bos di Satpol PP harus berubah," kata Agung BM.
 
Agung BM, politisi asal PKS, memang terbiasa berbicara keras. Apalagi jika program-program yang diajukan dan setelah melalui pembahasan panjang akhirnya disetujui DPRD, ternyata tak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.
 
"Jelas sekali. Dalam ajuan anggaran dijelaskan output SDM yang diharapkan. Tapi jika dalam prosesnya ada pelanggaran norma dan dibiarkan tidak diseret ke ranah hukum, kami menjadi seperti melegalisasi dan menyetujui tindakan mereka. Kasus ini harus diusut tuntas," kata Agung.
 
Dalam anggaran Rp 676 juta lebih itu, pegawai Satpol PP sudah tak perlu memikirkan logistik. Mulai dari pakaian seragam hingga makan minum selama pelatihan semua sudah ditanggung negara. Uang hasil pajak rakyat itu juga digunakan untuk membiayai instruktur.
 
Tujuh pegawai Satpol PP Kota Semarang dilaporkan ke inspektorat karena menggerayangi payudara dan alat vital pegawai honorer perempuan saat digelar latihan kesamaptaan. Kepala Satpol PP Kota Semarang Endro Pudyo Martono mengaku sudah menindaklanjuti laporan itu dengan memeriksa korban dan pelaku yang semuanya pegawai Satpol PP.
 
"Namun unsur bukti dan saksi sangat minim. Kita sudah serahkan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti," kata Endro.
 
Pengakuan berbeda datang dari Kepala Inspektorat Kota Semarang, Cahyo Bintarum. Menurut Cahyo, pihaknya menyerahkan kepada Satpol PP untuk menindaklanjuti secara internal kasus itu. 
 
"Setelah selesai di internal baru diserahkan ke inspektorat," kata Cahyo.
 
Aksi saling lempar ini membuat para korban merasa terintimidasi. Apalagi mereka sudah dipaksa menandatangani agar kasus ini tidak sampai keluar institusi, meski akhirnya para korban menolak tanda tangan. Pendamping para korban, Hermansyah "Dio" Bakrie berniat mengadukan kasus ini ke Polda Jateng. Sementara Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu memasang badan melindungi para korban.
 
 
"Saya harapkan para korban tidak takut. Saya juga perempuan, akan melindungi para korban jika karena membuka kasus ini dan mendapat ancaman. Saya perintahkan kepada Satpol PP dan Inspektorat agar mengusut tuntas kasus ini. Kalau perlu libatkan polisi agar kepercayaan publik tak dicederai," kata Ita. (BP-ED)
Read 194 times