Friday, 19 January 2018

Naskah Jiplakan Ini Berharga Rp 50 Juta

Wednesday, 22 February 2017 15:36
Rate this item
(3 votes)

BODJONGPOLITAN, Ungaran - Bupati Semarang Mundjirin dipermalukan birokrat yang menjadi bawahannya. Diawali dari rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2017, Senin (20/2/2017), ternyata Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan diduga merupakan hasil copy paste dari Kota Magelang. Bahkan saat memberi sambutan dalam sidang paripurna itu, Mundjirin sampai menitikkan air mata.

 
Terungkapnya draft akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan itu, karena redaksional naskah akademik yang diajukan eksekutif, masih tertulis nama daerah asal yang dijiplak. Dalam naskah tersebut bertebaran nama Kota Magelang, bukan Kabupaten Semarang seperti seharusnya. 
 
Dihubungi via ponselnya, Mundjirin berjanji akan menelusuri hal itu secara tuntas. Menurutnya, draft naskah akademik tidak bisa langsung mengcopy-paste dari daerah lain. Sebab setiap daerah memiliki problematika kemiskinan yang berbeda. Meski demikian, Mundjirin pasang badan melindungi birokrat yang telah membohonginya. 
 
"Kalau ngomong tanggung jawab ya tetap saya, berarti keteledoran juga pada saya. Harusnya saya baca satu persatu 12 raperda itu," kata Mundjirin.
 
Sementara itu, menurut Bambang Kusriyanto, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, pihaknya akan segera memanggil eksekutif untuk mempertanggungjawabkankejadian tersebut. Menurutnya, dalam APBD Kabupaten Semarang ada 12 Raperda yang masuk prolegda. Karena sudah masuk prolegda, otomatis ada anggaran untuk penyusunan draft naskah akademik.
 
"Itu kan sudah dianggarkan untuk riset, input data keluarga miskin dan lain-lain, lha kok cuma copy paste," kata Bambang.
 
Tanggapan lain datang dari Joko Widodo, anggota DPRD Kabupaten Semarang asal PKS. Menurut Joko, kejadian copy paste tak seharusnya terjadi, jika Pemerintah Daerah menempatkan naskah akademik menjadi substansi kedaerahan. Jika mengacu kepada Perda dari daerah lain, tentu bisa dibenarkan jika itu hanya kerangkanya saja.
 
"Kan sudah disediakan anggaran sekitar 50 juta rupiah untuk menyusun naskah akademik itu. Ke depan, anggaran itu harus dimanfaatkan. Jangan hanya dibagi-bagi sebagai honor tapi hasilnya sangat tidak ilmiah," kata Joko Widodo.
 
Dalam rapat paripurna pembahasan raperda itu, dihadiri oleh 44 dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Semarang. Namun sayangnya, komitmen DPRD terhadap Prolegda ini justru dinodai dengan dugaan plagiat salah satu dari 12 draf raperda yang diajukan oleh eksekutif.
 
"Apalagi draf ini menyangkut penanganan kemiskinan. Sehingga, kami melihat hal ini sebagai bentuk ketidakseriusan pemkab dalam menangani persoalan kemiskinan," kata Bambang. 
 
Penolakan terhadap draft raperda itu pertama kali dinyatakan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong setelah mencermati redaksional draf raperda tersebut. The Hok Hiong menemukan fakta dan bukti bahwa draft naskah akademik itu benar-benar menjiplak secara utuh.
 
"Saya curiga, draf ini hanya copas dari (dokumen) perda Kota Magelang," kata The Hok. 
 
Disampaikan The Hok Hiong, sejak dari halaman awal dokumen raperda ini sudah kelihatan menjiplak. Dalam Raperda itu tertulis "Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2013". Seharusnya draf raperda belum tercantum nomor perda. Ternyata isi draf tersebut lebih mencengangkan, karena pokok-pokok pembahasan dan pasal-pasalnya tertulis Kota Magelang.
 
Kesalahan tersebut terus berlanjut hingga halaman terakhir, antara lain pada lembar pengesahan eksekutif tercantum nama Bupati Semarang dengan gelar salah. Seharusnya tertulis dr H Mundjirin ES SpOG tetapi tertulis Drs Mundjirin. Selain gelar bupati yang salah, tertulis pula nama Sekda Kabupaten Semarang Sugiharto. Padahal Sekda yang sekarang adalah Gunawan Wibisono.
 

"Tertulis juga, memerintahkan pengundangan perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang," kata The Hok. (BP-EP)

Read 178 times