Friday, 19 January 2018

Aktivis Perempuan: "Pidanakan Oknum Satpol PP Pelaku Pelecehan Perempuan!"

Friday, 10 March 2017 10:46
Rate this item
(3 votes)
Ani Kusrini (kelima dari kanan) saat kegiatan Saya Perempuan Anti Korupsi bersama KPK dan Pemkot Surakarta di Solo, awal Maret lalu. Ani Kusrini (kelima dari kanan) saat kegiatan Saya Perempuan Anti Korupsi bersama KPK dan Pemkot Surakarta di Solo, awal Maret lalu.

BodjongPolitan, Semarang - Peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kota Semarang berinisial K kepada rekannya mengundang reaksi keras dari masyarakat.

 

Meski Inspektorat Kota Semarang telah merekomendasikan pemecatan atau putus kontrak terhadap pelaku, namun diharapkan prosesnya tidak berhenti sampai di situ.

 

Sebagaimana disampaikan oleh Ani Kusrini, pegiat perempuan Kota Semarang, bahwa sebagai aktivis perempuan dirinya sangat kecewa dengan terjadinya peristiwa itu.

 

"Sementara kaum perempuan sedang berjuang dalam keadilan jender dan perjuangan anti kekerasan terhadap perempuan, justru di satuan penegak Perda terjadi pelecehan perempuan," tegas perempuan yang akrab disapa Rini ini kepada BodjongPolitan, Jumat (10/3).

 

Rini yang juga Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang, mengecam keras tindakan pelecehan tersebut.

 

"Kejanggalan lainnya, mengapa perilaku pelecehan perempuan tersebut berusaha ditutupi dengan menekan korban untuk membuat pernyataan agar kasusnya tidak terekspose keluar dan menyalahkan satuan?", kata Rini heran.

 

Aktivis yang juga pendamping pedagang kaki lima (PKL) ini mendesak agar kasus tersebut tetap dilanjutkan ke ranah pidana.

 

Hal senada juga disampaikan oleh kuasa hukum korban, Hermansyah "Dio" Bakri. "Rekomendasi pemecatan atau putus kontrak hanya tindakan administratif, padahal tindakan pelecehan itu unsur pidananya jelas," tutur pria yang akrab dipanggil Dio ini.

 

Meski demikian, Dio mengaku memberi apresiasi pada Pemerintah Kota Semarang yang bertindak tegas terhadap pegawainya yang menyimpang.

 

Kamis kemarin (9/3) Inspektorat Kota Semarang, melalui Cahyo Bintarum, menyatakan telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap oknum Satpol PP berinisial K.

 

"Inspektorat menyatakan oknum K bersalah dan merekomendasikan untuk diputus kontrak karena yang bersangkutan non aparatur sipil negara (ASN)," terang Cahyo.

 

Cahyo menambahkan, keputusan selanjutnya berada di Wakil Wali Kota Semarang untuk kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang.

 

Namun hal yang berbeda justru dinyatakan oleh Endro PM, Kepala Satpol PP Kota Semarang. Dirinya berharap ada toleransi terhadap pelaku untuk mengajukan keberatan.

 

"Kita lihat dari berbagai sudut pandang, antara lain pengabdian K yang sudah cukup lama, kinerja yang dinilai baik dan pertimbangkan juga dengan keluarganya," jelas Endro.

 

Sebelumnya, sebanyak tujuh perempuan mengaku telah menjadi korban pelecehan oknum K saat melaksanakan kegiatan Jurit Malam di kawasan Gedong Songo, Februari lalu.

 

Ketujuh korban berinisial DS, IA, DP, BA, NA, NE, dan BA diduga digerayangi oknum K saat kegiatan individual berjalan antar pos di jurit malam tersebut.

 

Kasus tersebut menjadi perhatian serius dan terus dipantau oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang dikenal konsen terhadap masalah perempuan dan anak.

 

"Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus ada keputusan! Saya akan terus kawal dan memonitornya," kata perempuan yang akrab disapa Mbak Ita ini, beberapa waktu lalu. (BP-901

Read 284 times